peraturan tentang kerjasama daerah. Beranda. peraturan tentang kerjasama daerah

2023. 105/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. badan usaha. Presiden Jokowi Tinjau Pameran Hub Space di JCC. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Mengingat : 1. Perusahaan Daerah. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah, dimana disebutkan bahwa terdapat badan kerjasama untuk. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama Daerah merupakan bentuk usaha. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2022. Adapun ruang lingkup peraturan ini meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Petunjuk Teknis, Tata Cara Kerja Sama Daerah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah,. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor1213); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 12. 16. Kontrak/perjanjian kerja sama. 2011/NO. Provinsi Sumatera Utara. bahwa untuk meningkatkan kualitas. Nomor. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKerjasama Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek. MENDIKNAS NOMOR 149/D/O/2001. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. ABSTRAK: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 2018. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah; c. Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan pihak ketiga; Mengingat . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun AnggaranPasal 21. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Barang Milik Daerah/ Negara. PERDA Kota Yogyakarta No. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan P erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah an Daerah . ABSTRAK: bahwa penerangan jalan umum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang diperlukan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; bahwa untuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6); Keputusan Bupati. Tata Cara Kerjasama; 5. Peraturan PemerintahPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017. Tutup saran Cari Cari. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamPERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang : a. TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI. ABSTRAK:. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 26 huruf c, d dan f; b. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri. 2. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah,. Dalam ketentuan Permendagri ini diatur mengenai bentuk, mekanisme, prosedur, dan tata cara kerjasama antar daerah maupun pihak lain yang diatur dalam peraturan ini kaitannya dengan kerjasama BUMD. peraturan daerah kabupaten cilacap nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten cilacap nomor 19 tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah di kabupaten cilacap dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang : a. 22 Tahun 2020 Download. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Lampung melalui kerja sama daerah; dengan diundangkannya PP No. penawaran; c. Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Daerah. PK !ˆŒ6t½ e [Content_Types]. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 TahunKerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri. Judul. 17 Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan 14 Peraturan Pemerintah No. INFOASN. 9. Indonesia, Pemerintah Pusat. Tahun. Perwali Yogyakarta No. 2. TATA-CARA-PELAKSANAAN-KERJASAMA-PEMERINTAH-DAERAH-DENGAN-BADAN-USAHA-DI-BIDANG-PENERANGAN-JALAN-UMUM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. 1053, kemendagri. 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 1. Tahun. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Bentuk. 2017. 60, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71028 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 FILE-FILE PERATURAN. 2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA TAHUN 2021 - 2026. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal; Dasar Hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pedoman. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama. Dalam undang-undang ini,. / Peraturan Gubernur. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah (PERDA) NO. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2013 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI SK. JDIHNlain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakara Tahun 2018 Nomor 10, TambahanPeraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah. Pasal 17 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati. terarah, berdayaguna, dan berhasilguna diperlukan pengaturan tentang Kerjasama Daerah; c. pu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,. Pada dasarnya Ketentuan mengenai Kerjasama Pemanfaatan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. ABSTRAK: a. 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangankeadaan. Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. kabupaten ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten. UU No. Nomor. 3. / Peraturan Perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) U ndang -U ndang D asar Ne garaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Permendagri 25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan. Peraturan Perundang-Undangan. go. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. Nomor. Mengingat : 1. persiapan; b. 2020/NO. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 7. Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Pasal 18NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN ILIR, Menimbang : a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Tipe Dokumen. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. Mengingat : 1. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong ; 2 Mengingat : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 50 Bentuk Peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 3. 4. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaPeraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Juklak Juknis Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah; 12. PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN . 10 Urusan yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti yang. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75); 10. No. 3. III. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 25 Tahun 2020 tentang Tata cara. Mengingat : 1. bahwa untuk memberikan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sabagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di LuarPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa dalarn penyelenggaraan kerja sama Daerah perlu dilakukan pengelolaan melalui koordinasi kerja sarna, agar penyelenggaraan. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2. Pengertian Perda Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan. yang berbatasan langsung dilakukan atas dasar kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan. 2007 No. 1. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undanganTENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UPT LIMBAH B3 KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Tipe Dokumen. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah. TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG, Menimbang : a. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219). PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. 5. 3. a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; Mengingat : 1. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah. Apa Dasar Hukum Skema KPBU. Undang-Undang Nomor 69. KSDD terdiri. 155, peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentana Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 8. 3. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 25: Tahun: 2020: Tentang: TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Judul. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Belum Tersedia. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undanganMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;. 3.